BK PPU Kepala Manajemen Aset, Denny Handayansyah.

BARUSJAM.Net-Kontrol atas tunggakan pembayaran sewa atas tanah milik pemerintah yang digunakan sebagai tempat penjualan saat ini sedang dilakukan secara intensif oleh Lembaga Keuangan (PPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (BK).

Denny Handayansyah, kepala departemen manajemen aset di pameran PPU Lee, menjelaskan bahwa partainya benar-benar melakukan perintah dengan penyewa pemerintah yang ditangkap.

Kontrol dilakukan ke kios depan rumah sakit PAP RAPB, kios depan kantor Dishub dan kios depan kantor PPU BK, kemudian di kantin sekolah setempat.

"Kebanyakan orang yang masih bekerja (kontrol) masih terlambat. Tujuan kami adalah membayar semua.

Selain itu, sesuai dengan peraturan setempat tentang pengenaan penggunaan aset lokal, sewa yang dikumpulkan per bulan tergantung pada luas lahan sewa. Dimana tarifnya adalah Rp. 5.000, dikalikan dengan luas tanah sewa. "Menurut Peraturan 2012 No 4 tentang biaya untuk penggunaan kekayaan lokal, itu adalah Rp. 5.000 dikalikan dengan tarif bulanan meter ini," kata wartawan.

Dia juga mengatakan bahwa Restoran Sekolah Umum Kabupaten PPU menyediakan 90% perhitungan ulang pembayaran selama epidemi Covid-19. Di luar sekolah, seperti di depan kantor BK, di depan sebuah kios kantor, Gentins beristirahat 50%, dan di depan rumah sakit regional PPU RAPB, karyawan beristirahat, mengurangi sewa mereka sebesar 25%. Selama epidemi virus korona, Pemerintah Kabupaten PPU (Pemkab) mengurangi bantuan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

"Kantin sekolah adalah diskon 90% karena benar-benar tutup" Rabu (24/6/2020)

Namun, ada kios yang sudah terlambat untuk disewakan dan beberapa sudah dibayar dengan mencicil.

"Jelas, jika mereka tidak membayar selama tiga bulan, mereka setuju. Maka mereka harus membiarkannya kosong," kata Denny Handayansyah, Kepala Manajemen Aset, PPU BK Asset Management. (EDZ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here