BERITAPENAJAM.Net.- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) PPU, setelah terkena dampak kebakaran di Komunitas Gang Buaya, Desa Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), meminta penjelasan tentang status kompensasi dan menolak untuk pindah ke korban kebakaran. ) Saya datang ke kantor.

Ketika korban kebakaran tiba di kantor PPU DPRD, ia meminta bantuan di rumah yang terbakar itu. Pemerintah menolak bergerak sesuai rencana.

Banyak masyarakat yang datang ke kantor PPU DPRD segera disambut oleh saya, Wakil Presiden PPU DPRD Rauf Muin, Menteri Distrik H.Tohar dan stafnya.

Raup Muin menjelaskan bahwa diskusi kompensasi untuk korban kebakaran akan dilakukan oleh lembaga terkait, dan bahwa PPU DPRD akan membantu mengawasi proses kompensasi, dan menekankan pada awal 2020 untuk menyelesaikan masalah kompensasi.

"Proses anggaran memerlukan langkah administratif dan harus diatur sehingga tidak dapat dihabiskan segera," kata elit politik (26/12/2019).

Raup Muin menemukan bahwa selama persidangan, para korban kebakaran menolak untuk pindah ke tempat lain seperti yang direncanakan oleh pemerintah. Karena pemerintah memiliki rencana untuk membangun jembatan untuk memperkuat masuknya PPU

Politisi Gerufdra Rauf Muin mengatakan, “Ketika kami melihat di Majelis Umum, kami menolak untuk memindahkan warga negara biasa.

Dia berharap pada Januari 2020 bahwa masalah kompensasi bagi korban sebelum kebakaran akan diselesaikan dan akan ada kejelasan tentang masyarakat yang terkena dampak.

Kami juga meminta lembaga terkait untuk mempercepat proses dan menyinkronkan data dari masyarakat yang terkena dampak kebakaran.

"Data hanya masalah komunikasi yang buruk, jadi ruang terbuka dari institusi terkait dan masyarakat kembali bersama," pungkasnya. (bp1 / edz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here